Pengertian Government Relations dan Fungsinya

Government Relations adalah sebuah strategi dari public relations untuk bisa menjalin relasi dengan pemerintah. Sebagai seorang public relations tentu kita perlu menjalin relasi dan kerjasama dengan berbagai stakeholder baik itu stakeholder internal maupun juga stakeholder eksternal diantaranya adalah pemerintah.

Government Relations adalah suatu strategi yang bisa diambil oleh praktisi public relations untuk menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah. Bahwa pemerintah mempunyai peran dan andil yang sangat besar untuk mendukung kesuksesan organisasi kita.

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara tentu saja berpengaruh terhadap perkembangan organisasi kita maka wajib hukumnya bagi organisasi untuk menempatkan posisi organisasi atau perusahaan kita dimata pemerintah.

Ada banyak manfaat ketika kita bisa menempatkan posisi strategis organisasi atau perusahaan kita diantaranya:

1. Fungsi predictable

Dimana kita bisa memprediksi hal-hal apa saja yang akan diambil oleh pemerintah polsight atau kebijakan apa saja kemudian berpengaruh pada organisasi kita, ketika kita mengetahui aturan

perundang-undangan yang kemudian akan disahkan oleh pemerintah maka organisasi kita tentu saja bisa menyesuaikan dengan polsight atau regulasi yang diambil oleh pemerintah tersebut

2. Fungsi akuntabilitas

Bahwa suatu perusahaan atau suatu organisasi wajib hukumnya untuk menjalankan tata kelola

Organisasinya dengan baik. Salah satunya adalah asas pertanggung jawaban, dimana kemudian suatu perseroan terbatas tentu saja wajib melaporkan Bagaimana kemudian pelaksanaan dari tata kelola perusahaannya.

Dalam hal ini juga berkaitan dengan Bagaimana pelaksanaan program corporate social responsibility dimana program tersebut merupakan suatu kewajiban dari perusahaan untuk bisa memberikan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sebagai upaya timbal balik atas izin sosial yang diberikan oleh masyarakat.

Sehingga dengan program government relations yang dijalankan maka fungsi akuntabilitas kita pasti akan bisa dijalankan dengan baik.

3. Legislasi

Yang ketiga adalah yang berhubungan dengan legislasi dimana sebagai seorang praktisi public relations kita hendaknya bisa mempunyai relasi dengan berbagai anggota-anggota dewan di suatu pemerintah baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah di suatu negara.

Anggota dewan tentu saja mempunyai banyak pengaruh terhadap organisasi kita baik Misalnya mengambil suatu kebijakan untuk aturan Bea Cukai aturan pajak dan kemudian aturan ekspor impor atau kemudian aturan terkait dengan program corporate social responsibility

Peran PR dalam Government Relations

Humas dalam hubungan pemerintahan membangun hubungan antara organisasi dengan pemerintah dan bertujuan untuk menciptakan interaksi positif antara keduanya. Undang-undang yang ditentukan oleh pemerintah memiliki dampak besar pada bisnis, jadi penting bagi organisasi untuk memahami kebijakan saat ini. Di sinilah PR dapat membantu.

Profesional PR adalah ahli dalam menjelaskan dan mengidentifikasi kebijakan dan peraturan pemerintah. Mereka yang berspesialisasi dalam hubungan pemerintah dapat membantu pemilik bisnis mengembangkan strategi untuk memengaruhi kebijakan publik.

Mereka juga memantau masalah di semua tingkat pemerintahan untuk mencapai hasil di semua yurisdiksi.

Hubungan pemerintah dapat digunakan dalam lingkungan perusahaan untuk memulai upaya lobi yang diarahkan pada anggota parlemen. Kegiatan dapat melibatkan:

Mengembangkan strategi
Memetakan semua pemangku kepentingan yang memengaruhi keputusan pemerintah yang memengaruhi bisnis
Meneliti makalah kebijakan dan posisi
Mempersiapkan bisnis untuk penampilan pemerintah
Masalah pemantauan

Sementara hubungan pemerintah bisa mirip dengan urusan publik, ada beberapa perbedaan halus.

Apa perbedaan antara hubungan pemerintah dan urusan publik?

Hubungan masyarakat adalah bentuk lain dari hubungan masyarakat yang membantu organisasi dalam berhubungan langsung dengan pemerintah, legislator, pelobi dan media, sedangkan hubungan pemerintah berfokus pada membantu organisasi berurusan dengan pemerintah.

Sementara kegiatan untuk hubungan pemerintah terdengar serupa, spesialis urusan masyarakat sering bekerja untuk menyelesaikan konflik atau bahkan bernegosiasi atas nama organisasi untuk memecahkan masalah apa pun yang mungkin terjadi.

Ada banyak kegiatan yang dilakukan oleh spesialis urusan publik termasuk:
Advokasi, konsultasi dan menasihati organisasi
Memantau informasi atau aktivitas politik terkini
Lobi untuk organisasi
Meneliti dan memberikan informasi bagi pemangku kepentingan

Organisasi akan sering menggunakan urusan publik untuk mendiskusikan prosedur dan kebijakan legislasi dengan orang dan kelompok yang terlibat dengannya.

Singkatnya, peran keseluruhan hubungan pemerintah adalah untuk membantu meningkatkan kebijakan publik, dan berkomunikasi secara efektif dengan pemerintah, publik, organisasi, dan kelompok kepentingan.

Bagaimana kampanye hubungan pemerintah dapat mencapai hasil untuk suatu industri?

Seperti disebutkan sebelumnya, banyak bisnis dan industri bergantung pada kebijakan dan peraturan pemerintah untuk mendapatkan pendanaan atau terus menjalankan bisnis mereka dengan sukses.